Pajak Air Permukaan (PAP)

1. Wajib Pajak

Badan usaha atau perseorangan yang mengambil/memanfaatkan air permukaan untuk kegiatan industri, pertanian, PLTA, PLTU, dan lainnya.

2. Memiliki Izin Penggunaan Air Permukaan, seperti:

Surat Izin Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (SIPA) dari instansi teknis terkait (biasanya Dinas ESDM atau SDA provinsi).

3. Mengisi formulir permohonan pajak (tersedia di Badan Pendapatan Daerah Provinsi).

1. Permohonan Izin atau Pendataan

• Wajib Pajak mengajukan izin pemanfaatan air permukaan.

• Dinas teknis melakukan survei lokasi dan menetapkan volume dan debit air yang akan digunakan.

2. Penetapan Besaran Pajak

Berdasarkan komponen:

• Volume air yang digunakan (m³)

• Kualitas air

• Tujuan penggunaan (komersial atau non-komersial)

• Lokasi pengambilan

• Tarif ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda Provinsi) masing-masing.

3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

• Menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar dan jangka waktu pembayaran.

4. Pembayaran

• penyetoran dilakukan melalui bank kalsel sesuai dg stpd

5. Pelaporan dan Pengawasan

• Wajib Pajak melaporkan penggunaan air secara berkala.

• Dinas teknis dan Bapenda melakukan verifikasi lapangan.

Ringkasan :

-Ajukan izin SIPA lengkap dengan dokumen teknis

-Petugas ukur volume dan tentukan NPA

-Bapenda buat SKPD sesuai volume × NPA × tarif

-Bayar pajak di kanal resmi

-Lapor penggunaan & ikuti verifikasi

Tergantung Volume Air

Deskripsi Layanan